PERSYARATAN CALON KEPALA DESA DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA 

DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

I. PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.     warga negara Republik Indonesia;

b.     bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

c.      memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;

d.     berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e.      berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f.       bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

g.     terdaftar sebagai penduduk dan bertempat  tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h.     tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i.       tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j.       tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.     berbadan sehat;

l.       tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m.   syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Syarat khusus calon Kepala Desa dari PNS :

Permendari Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 47 

(1)  Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

II. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA

Penjelasan PP 43 TAHUN 2014 Pasal 41 Ayat (3) huruf b :

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;

2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;

8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan

11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

     Syarat adiministrasi tambahan khusus PNS, sesuai Permendagri 112 Tahun 2014:

1. Surat Izin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian.